agus joko pramono Can Be Fun For Anyone
agus joko pramono Can Be Fun For Anyone
Blog Article
Banjir tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu application atau dalam satu periode pemerintahan, tetapi butuh kesadaran kolektif dan komitmen jangka panjang.
Namun, ditengah krisis tersebut, AHY mampu keluar dan berhasil mempertahankan kedaulatan Partai Demokrat dengan menjaga soliditas internal dan kecepatan serta ketepatan dalam mengambil langkah dan keputusan.[28]
IDI makes World-wide Public Products on several different matters suitable to your perform of SAIs. These publications adhere to a demanding protocol of quality assurance and they are freely available to all.
Impacts of loved ones entities on environmental disclosure: Inspecting the mediating position of earnings management and board independence
IDI's Board is made up of 10 users from diverse supreme audit institutions. Get to be aware of them better inside our "Meet the Board" collection.
Penguatan Regulasi: BPK dapat mendorong penguatan regulasi terkait dengan transparansi dan akuntabilitas BUMN. Regulasi yang lebih kuat dapat membantu BPK dalam melakukan pengawasan yang lebih efektif, meningkatkan transparansi pengelolaan BUMN, dan mencegah terjadinya penyimpangan. “Strategi BPK dalam menghadapi tantangan dan peluang dalam pengawasan kinerja BUMN adalah dengan terus meningkatkan kompetensi auditor, memanfaatkan teknologi informasi, dan membangun kolaborasi dengan stakeholders. BPK juga perlu terus mendorong penguatan regulasi dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan BUMN.”- Pakar Akuntansi dan Keuangan Simpulan Akhir
Independensi:BPK memeriksa apakah BUMN telah memiliki struktur organisasi yang independen dan bebas dari pengaruh pihak lain. Misalnya, BPK akan memeriksa apakah dewan komisaris BUMN telah more info menjalankan fungsinya secara independen, apakah BPK telah memiliki mekanisme untuk mencegah konflik kepentingan, dan apakah BPK telah memiliki sistem untuk melindungi whistleblower.
Melalui audit yang komprehensif, BPK dapat mengidentifikasi potensi penyimpangan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan, sehingga kinerja BUMN dalam menjalankan proyek infrastruktur dapat terus ditingkatkan. Contohnya, BPK akan memeriksa apakah BUMN telah menerapkan teknologi yang tepat untuk meningkatkan efisiensi produksi atau layanan.
Kombinasi sistem presidensialisme dan multipartai yang berlaku di Indonesia mudah memicu ketidakstabilan pemerintahan.
Misalnya, BPK akan memeriksa apakah BUMN telah memiliki mekanisme pertanggungjawaban kepada pemegang saham, dewan komisaris, dan publik, apakah BPK telah melakukan audit inner secara berkala, dan apakah BPK telah menerapkan sistem pengendalian inside yang memadai.
Setelahnya, Presiden Jokowi akan mengirimkan 10 nama tersebut ke DPR untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan. Dari 10 nama itu, nantinya akan dipilih lima orang untuk memegang jabatan pimpinan KPK.
Bagaimanapun, Mada Sukmajati menyebut pembagian kursi kabinet kepada partai politik akan mengancam kepentingan publik.
Tugas BPK dalam mengaudit keuangan negara, seperti yang dijelaskan dalam artikel Tugas BPK dalam mengaudit keuangan negara , mencakup pemeriksaan atas penggunaan anggaran negara dan efektivitas system-software pemerintah.
Ketiganya membawa pengalaman dan keahlian di bidang audit yang akan memberikan kontribusi signifikan terhadap penanggulangan korupsi di Indonesia ke depannya.